Oleh: Adjie Pratomo Amry
Pada 18 November 2014, tepat 29 hari di pemerintahan Presiden Jokowi, pemerintah resmi menurunkan APBN untuk subsidi BBM. Subsidi BBM akan dialihkan ke program pembangunan infrastuktur.
Pengurangan subsidi BBM dari APBN memberi tambahan ruang fiskal di atas Rp100 triliun pada APBN 2015 (Kompas, 18 Nopember 2014). Artinya ada Rp100 triliun lebih “dana segar” yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur yang dijanjikan.
Infrastruktur yang dijanjikan akan dibangun mulai tahun depan, difokuskan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan akses nasional. Selain layanan kesehatan dan pendidikan, salah satu yang tercatat dari hasil pengalihan biaya subsidi BBM adalah jalur kereta api sepanjang 100 km di Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Lintas Selatan Jawa, Lintas Timur Sumatera, bahkan Medan.
Keputusan yang telah diambil pemerintah tentu bukan tanpa pertimbangan. Bukan pilihan yang mudah antara subsidi BBM atau pembangunan infrastuktur dan layanan yang lebih produktif untuk masyarakat Indonesia. Dari rencana jangka panjang Presiden Jokowi, pada tahun 2015 digadang-gadang akan ada banyak pembangunan, namun terdapat kekurangan yang tidak sedikit. Kekurangan yang mencapai Rp85,7 triliun itulah yang akan ditutupi dari pengalihan biaya subsidi BBM. Akan lebih banyak porsi APBN untuk pembangunan.
Jika kita berpikir optimis, keputusan yang diambil pemerintah adalah yang paling bijak. Kenaikan harga BBM sebesar Rp2000,- tidak sebanding dengan akses kesehatan yang akan memberi kesempatan orang kurang mampu “mencicipi” layanan rumah sakit, atau kesejahteraan orang-orang di pinggiran sungai sana yang pendapatannya pun kurang untuk biaya hidup sehari-hari. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai sila terakhir yang telah lama menghilang tampkanya jadi pertimbangan pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi. Namun, apakah keputusan bijak ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan? Perlu diperhatikan, aliran dari APBN sampai ke pembangunan infrastruktur bukan hanya melewati satu atau dua tangan saja.
REVOLUSI MENTAL
Lima tahun terakhir banyak kasus korupsi terkuak dan incaran utamanya adalah anggaran pembangunan infrastruktur. Proyek Hambalang mungkin adalah kasus terheboh. Memang benar, birokrasi yang berbelit-belit adalah peluang besar untuk korupsi. Inilah yang sebenarnya menjadi ketakutan masyarakat. Kepercayaan masyarakat sudah banyak yang hilang karena penyalahgunaan yang dilakukan oknum pemerintahan yang bahkan menyeret beberapa mentri.
Meyakinkan masyarakat adalah tugas lanjutan bagi Presiden Jokowi pasca menaikkan harga BBM. Tindak lanjut harus cepat dilakukan dan yang paling penting, revolusi mental yang digembor-gemborkan selama ini harus bisa cepat dirasakan dampaknya. Bukan hanya untuk pemerintah yang merevolusi mentalnya dari penguasa menjadi pelayan masyarakat, tapi juga revolusi mental untuk masyarakat agar kembali optimis untuk turut menyukseskan program kerja pemerintahan.
Pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi orang kurang mampu mungkin tidak akan kita rasakan semua. Beberapa dari kita pasti masih merasa menjadi tumbal atas kenaikan harga BBM ini. Tapi bayangkan, kalau layanan kesehatan dan pendidikan bagi orang yang kurang mampu bisa terealisasi. Kesejahteraan sosial bangsa Indonesia akan membaik, dan keikhlasan kita membayar Rp2000,- lebih mahal untuk bahan bakar adalah sumbernya.
Foto: Google
Editor: Rahmi Irada Lubis
