Polemik Ditundanya Pengesahan Hukum Negara

Foto: Dok. Pribadi

Penulis: Afifah Lania Sihotang

Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 1 Juli 2020, beredar kabar ‘duka’ di berbagai platform media sosial dan media pemberitaan yang sontak mendapat komentar kekecewaan dari banyak kalangan yang membaca atau mendengar kabar tersebut. Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang sudah lama diperjuangan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) selaku penggagas rancangan ditunda sementara waktu oleh DPR RI dengan alasan waktu yang sempit dan RUU PKS yang dianggap sulit untuk dibahas lebih lanjut.

RUU PKS sudah sempat masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016, namun pembahasan yang tidak selesai mengakibatkan pengesahan digeser ke Prolegnas Prioritas 2020, artinya RUU PKS seharusnya menjadi bahasan prioritas para anggota DPR dan dituntut untuk segera disahkan. Lagi-lagi, pembahasan yang dinilai sulit ini kembali ditunda dengan alasan yang seharusnya sudah selesai dibahas pada periode lalu, apa itu?

Dilansir dari nasional.kompas.com (1/7/2020), setidaknya ada dua alasan yang disebutkan oleh Marwan Dasopang, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI. Pertama, judul dan defenisi kekerasan seksual dan kedua ialah aturan mengenai pemidanaan yang masih menjadi perdebatan. Dengan kedua alasan ini, DPR memutuskan untuk menunda pembahasan RUU PKS dan menggesernya untuk masuk ke Prolegnas Prioritas 2021.

Miris bukan? Hukum yang seharusnya memang menjadi prioritas pemerintah untuk segera disahkan, malah harus ditunda setahun lagi untuk mengambil perannya menyelamatkan ribuan, bahkan ratusan orang. Terlebih lagi untuk menyelamatkan wanita yang mayoritas mendapat kekerasan seksual secara langsung maupun tidak langsung.

Banyaknya korban kekerasan seksual seharusnya bisa dijadikan pertimbangan yang kuat. Hal ini bertujuan agar mereka bisa berdiri dan memperjuangkan ‘hak’ yang seharusnya didapatkan setelah mengalami kejadian terburuk dalam hidupnya. Belakangan ini, karena lemahnya hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual menyebabkan korban yang sudah terpuruk makin terpuruk, pelaku yang seenaknya memperlakukan korban seakan diberi rasa aman.

Korban yang seharusnya mendapat pembelaan penuh, tak jarang diabaikan, kurang dilindungi, bahkan disalahkan. Selama lima tahun terakhir, kekerasan seksual banyak terjadi pada wanita. Namun, karena hukum yang lemah, wanita sebagai korban, wanita pula yang turut disalahkan. Disalahkan bagaimana? Ada saja celah yang membuat wanita menjadi salah saat mendapat kekerasan seksual, mulai dari pakaian yang dianggap terbuka, padahal kekerasan seksual tidak memandang pakaian apa yang sedang dipakai. Ketika pelaku berniat melakukannya, tanpa memandang pakaian yang dikenakan, maka ia akan melakukannya. Selain itu, banyak media massa yang menjadikan posisi korban sebagai fokus utama kasus, mulai dari menyebutkan inisial, tempat tinggal, dan segala kehidupan pribadi korban, daripada pelaku.

Bahkan, ketika seorang wanita mengakui dirinya pernah mendapatkan kekerasan seksual, bukannya diberi semangat sebagai dukungan paling minimal untuk melewati kesedihannya. Ia malah mendapat cemoohan, kecaman yang bukan hanya dari kaum pria, melainkan wanita juga. Terdapat pihak-pihak yang dengan seenaknya meminta korban untuk ‘menutup mulut’ dengan tawaran yang tidak main-main. Alhasil, banyak korban kekerasan seksual tidak berani bahkan trauma dan ketakutan untuk berbicara, karena merasa tidak memiliki perlindungan sosial dan hukum, hingga akhirnya memilih diam daripada harus merasakan kecaman sosial.

Di dalam RUU PKS yang sudah dirancang oleh Komnas Perempuan, terdapat seluruh hukum yang harus ditegakkan kepada pelaku dan perlindungan yang harus didapatkan korban. Ada beberapa poin penting yang menjadi fokus pada rancangan yang menunggu untuk disahkan itu.

Poin pertama adalah pencegahan yang melibatkan masyarakat hingga tokoh adat. Kemudian, diatur pula kurikulum terkait kekerasan seksual dan pembangunan infrastruktur. Terkait hukum acara yang meliputi pelaporan hingga persidangan, Komnas Perempuan ingin menciptakan proses hukum yang lebih merangkul korban dan memperhatikan haknya. Poin selanjutnya, terkait pemidanaan, terdapat sembilan bentuk kekerasan seksual yang diusulkan setiap hukum yang berlaku sesuai dengan tingkatan bentuk kekerasan yang dilakukannya. Lebih lanjut, rancangan ini juga mengusulkan adanya ganti rugi atas perbuatan pelaku. Dua poin terakhir yang diusulkan adalah pemulihan bagi korban dan keluarganya serta pemantauan, dikutip dari Kompas.com (7/2/2019).

Melihat poin-poin yang menjadi fokus, RUU PKS sangat dituntut agar segera disahkan untuk menyelamatkan korban-korban yang semakin lama semakin meningkat. Merujuk laporan Komnas Perempuan, dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% atau hampir 800%.

Seperti beberapa waktu lalu, salah satu pegawai kedai kopi ternama melakukan pelecehan seksual terhadap pelangaannya. Melalui CCTV, mereka mengintip bagian tubuh pelanggan sambil tertawa. Saat dimintai keterangan, pelaku mengatakan ‘hanya iseng’ melakukannya. Kemudian, terdapat satu korban yang mengalami kekerasan seksual sebanyak dua kali oleh sepupu dan mertuanya sendiri. Begitu mengetahui ia mengalami kejadian pertama yang dilakukan sepupunya sendiri, masyarakat lebih memilih menikahkan mereka daripada menghukum pelaku.

Menikahkan korban dan pelaku membuka celah korban mendapatkan kekerasan kedua. Selain itu, beberapa tahun ke belakang terdapat banyak kasus-kasus kekerasan seksual bahkan di lingkungan pendidikan seperti kampus dan korbannya adalah wanita. Beberapa kasus ‘dipaksa’ selesai dengan cara kekeluargaan, sampai pelaku yang tidak tahu diri kembali melaporkan korban atas tuduhan lain. Karena tidak kokohnya hukum untuk menghukum, maka pelaku bisa berlaku seakan-akan yang ia lakukan hanyalah ‘bercandaan’ dan hal yang tidak berarti.

Beberapa kasus yang telah disebutkan, hanya sebagian kecil, sangat kecil, dari ratusan kasus lain yang terjadi di Indonesia. Bagaimana kasus dapat ditekan jika hukum sebagai tombak utama penekanan belum juga disahkan oleh negara? Siapa lagi yang akan menolong korban? Apa lagi yang bisa melindungi korban, selain hukum? Mari sejenak berpikir. Mulailah berlaku baik dalam berbangsa dan bernegara!

Latest articles

RBM Adakan Coaching Beasiswa CIMB Niaga

Medan, Dinamika Online - Rumah Beasiswa Medan (RBM) mengadakan coaching beasiswa bersama CIMB Niaga. Kegiatan ini diadakan via aplikasi Google Meet mulai pukul 14.00...

HMJ HKI : Efektivitas HAM Dalam Perkembangan  Perilaku Anak

Medan, Dinamika Online – Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga Islam mengadakan seminar daring dengan tema “Efektivitas HAM dalam Perkembangan Perilaku Anak Terhadap Lingkungan”. Kegiatan...

Tumbuhkan Minat Literasi, KKN DR 48 UIN SU Adakan Lokakarya Nasional

Medan, Dinamika Online - Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) kelompok 48 UIN SU mengadakan lokakarya nasional kepenulisan buku saku dan panduan dengan tema...

Gunung Sinabung Erupsi Lagi, Kepala PVMBG: Masih Siaga Level III

Medan, Dinamika Online – Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kembali mengalami erupsi pada Senin (10/8). Masyarakat dihebohkan dengan semburan abu vulkanik gunung...

Semangat Baru Muslim dengan Kembalinya Masjid Hagia Sophia

Penulis: Diana Aliya "Kamu pasti akan membebaskan Konstantinopel. Panglima perangnya adalah panglima terbaik. Pasukannya juga pasukan terbaik." (H.R. Ahmad) Keputusan Dewan Negara Turki pada 10 Juli...