Aturan Larangan Mudik 2021

- Advertisement -

(Desain oleh: Isra Della Aulia)

Penulis: Isra Della Aulia

Mudik menjadi momen sakral yang tidak terlepas saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Agenda yang setiap tahunnya sangat dinanti oleh banyak orang, akan tetapi maraknya pandemi Covid-19 membuat berbagai kegiatan dan aktivitas terbatas.

- Advertisement -

Berdasarkan Surat Edaran Satgas Covid-19 No. 13 Tahun 2021 pemerintah resmi meniadakan mudik lebaran 2021. Peniadaan tersebut bertujuan dalam upaya pengendalian penyebaran Covid-19 selama bulan suci Ramadan 1442 H. 

Kebijakan tersebut merumuskan beberapa poin penting dalam pengetatan persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN), yakni 22 April – 5 Mei 2021 dua pekan sebelum, dan 18-24 Mei 2021 sepekan setelah peniadaan mudik. Berikut rincian aturan larangan peniadaan mudik lebaran 2021;

  • Masa berlaku dan sasaran

Aturan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan antarkota/ kabupaten, provinsi, maupun negara. Baik moda transportasi darat, laut, maupun udara.

  • Pengecualian

Ada beberapa pengecualian terhadap larangan tersebut yaitu, kendaraan distribusi logistik, perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka, kunjugan ibu hamil yang didampingi satu orang, serta kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang.

  • Proses Screening

Bagi pelaku perjalanan akan diperiksa kelengkapan dokumen berupa print out surat izin perjalanan, hasil tes covid (RT-PCR/ rapid test antigen/ GeNose C19) saat tiba di pos kontrol, rest area, perbatasan kota besar, serta wilayah aglomerasi.

  • Surat izin perjalanan/ Surat izin keluar masuk (SIKM)
  1. Pegawai pemerintah ASN, BUMN, BUMD, TNI/ POLRI membawa surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II, disertai dengan tandatangan dan data diri pelaku perjalanan.
  2. Pegawai swasta membawa surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan disertai dengan tandatangan dan data diri pelaku perjalanan.
  3. Pekerja informal dan masyarakat umum (nonpekerja) membawa surat izin tertulis dari kepala desa/ lurah disertai dengan tandatangan dan data diri pelaku perjalanan.

Surat izin perjalanan tersebut hanya berlaku satu kali dan dimiliki oleh pelaku perjalanan berusia diatas 17 tahun.

  • Wilayah Aglomerasi

Aglomerasi adalah wilayah yang sempat diizinkan adanya perjalanan selama masa larangan mudik.  Adapun 8 titik wilayah aglomerasi yaitu:

  1. Medan Raya terdiri dari Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo.
  2. Jabodetabek yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
  3. Bandung Raya terdiri dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat.
  4. Yogyakarta Raya terdiri dari Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul.
  5. Semarang Raya terdiri dari Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, dan Purwodadi.
  6. Solo Raya terdiri dari Kota Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen.
  7. Surabaya Raya terdiri dari Surabaya, Gresik, Lamongan, Bangkalan, Mojokerto, dan Sidoarjo.
  8. Makassar Raya terdiri dari Makassar, Takalar, Maros, dan Sungguninasa.
  • Sanksi 

Bagi pelaku yang melanggar aturan tersebut dan terbukti bersalah. Maka akan dikenakan sanksi berupa denda, sanksi sosial, kurungan/pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk yang akan melakukan perjalanan di wilayah aglomerasi dan memiliki kepentingan sesuai pengecualian diatas, jangan lupa periksa kembali kelengkapan datanya. 

Editor: Amelia Pratiwi

Share article

Latest articles