Menyikapi Polemik Permendikbudristek Kekerasan Seksual

- Advertisement -
Foto: Staf Rumah Tangga
(Dok. Pribadi)

Penulis: Rahmi Diah Nasution

Pada 31 Agustus lalu, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.  Permendikbudristek menuturkan bahwa peraturan ini dibuat untuk menangani kekerasan seksual yang selama ini luput tertangani oleh pihak kampus. 

Namun, seperti biasanya kebijakan pemerintah yang dikeluarkan pasti menuai pro dan kontra. Respons baik datang dari Kemenag, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dan berbagai institusi lain yang mendukung ditetapkannya kebijakan ini. Mereka yang pro berpendapat, peraturan ini merupakan jawaban atas kebutuhan perlindungan dari kekerasan seksual di perguruan tinggi dan panduan bagi civitas academica dalam langkah legal menindak pelaku kekerasan. Di sisi lain, beberapa pihak berpendapat peraturan ini dapat menjadi celah legalisasi perzinaan. 

- Advertisement -

Adapun polemik yang tercipta dari peraturan ini adalah terdapat pada pasal 5 ayat 2, ada frasa “Tanpa persetujuan korban” yang menimbulkan multi tafsir dari berbagai kalangan seperti MUI. Muhammadiyah menilai bahwa aturan tersebut mengandung legalisasi perbuatan asusila jika sama suka atau pelaku mendapat persetujuan dari korban atau disebut juga consent. Alasan lain mereka yang kontra menilai peraturan ini cacat formal, karena tidak memenuhi asas keterbukaan dan konsultasi publik dalam proses pembentukannya. 

Berpaling dari berbagai polemik dan kontroversinya  tanpa berpihak pada kubu manapun mari sama-sama kita lihat hasil survei yang dilakukan Kemendikbudristek pada 2020 sebanyak 77% dosen di Indonesia mengatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampus namun hanya 63% di antaranya tidak melaporkan kejadian tersebut. 

Berangkat dari hasil survei tersebut dan pasca tercuatnya sejumlah kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus beberapa tahun terakhir, dari pada berfokus pada polemik yang terjadi, alangkah baiknya kita berfokus pada substansi tujuan peraturan, yaitu untuk pencegahan dan penanganan apabila terjadi kasus di lingkungan kampus serta memberi sanksi administratif terhadap pelaku. Terlepas dari pro dan kontra atas peratutan ini, langkah yang terpenting adalah bagaimana kita mengawal agar peraturan tersebut terimplementasi dengan baik sehingga korban tidak takut untuk bersuara dan aturan ini bukan hanya sekedar peraturan semata. 

Harus kita sadari dan garis bawahi adalah peraturan yang telah diterbitkan adalah sebagai bentuk respons dan kepedulian Kemendikbudristek untuk mengisi kekosongan hukum atas maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus yang tidak bisa dijangkau oleh Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Perlindungan Anak, maupun Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Ke depan, apakah peraturan ini akan dicabut atau direvisi ulang, mari sama-sama kaji dan kawal terciptanya kampus yang aman dari tindakan kekerasan seksual. 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share article

Latest articles