Foto: www.google.com

Penulis : Safitri Adriani Nasution

Perkembangan berita hoaks atau berita bohong kian hari kian mewabah seiring  berkembangnya teknologi digital. Media sosial juga memainkan peran yang vital di mana budaya berbagi informasi menyebabkan laju peredaran berita hoaks menjadi sulit untuk dibendung, padahal menurut Dewan Pers berita hoaks  pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 2014 sekitar 3 tahun sejak bibit berita hoaks   itu tumbuh pada saat Pilpres hingga berkembang seperti virus.

Survey yang dilakukan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) sepanjang 2016 menemukan 132,7 juta masyarakat Indoneisa yang telah menjadi pengguna internet aktif dengan total penduduk Indonesia sebanyak 256,2 juta orang. Hal ini menyebabkan penyebaran berita melalui internet sangatlah  cepat, namun tidak tersaring dengan baik. Melihat dari tautan turnbackhoax.id yang dilansir dari kompas (Selasa 7 Februari 2017), laman  tersebut menerima aduan informasi bohong, fitnah, dan hasutan sebanyak 1.656 yang  terhitung dari 1 Januari hingga 2 Februari pada tahun 2017.

Jurnalis yang sadar akan fenomena menjamurnya berita hoaks dan penyebarannya tidak terkendali ini tentunya tidak akan tinggal diam. Karena hal ini memicu keraguan akan krediblitasnya para wartawan media online di Indonesia. Sehingga  mereka membentuk Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) yang diharapkan  Dewan Pers kelak akan menjadi verifikator untuk anggotanya, seperti pernyataan dari Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo pada deklarasi AMSI di Jakarta 18 April lalu.

Dan yang menjadi persoalan saat ini adalah yang terverifikasi atau yang telah mendaftarkan diri sampai tanggal 17 April lalu hanya sebanyak 174 media siber dari total 4.700 di Indonesia, dan sekitar 4.233 media siber yang belum tersertifikasi dan terverifikasi. Artinya hanya ada 1 persen yang tersertifikasi dan terverifikasi berdasarkan data terbaru dari Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informasi,.

Tidak bisa kita pungkiri bahwa media siber di Indonesia hanya sedikit yang dapat dipercaya keakuratan, kebenaran fakta dan datanya. Sehingga jika mengharapkan pergerakan AMSI untuk membantu Menteri Komunikasi dan Informasi dalam  memberantas hoaks bukanlah tidak mungkin, namun seiring berkembangnya zaman dan sifat berita hoaks yang mati satu tumbuh seribu ikut menyertai pertumbuhan pengguna internet yang kurang kesadaran akan menyulitkan pergerakan AMSI. Belum lagi budaya masyarakat Indonesia yang suka menyebarkan info terkini agar dianggap eksis seperti euforia BC ( Broadcast) di media sosial ataupun aplikasi chat.

Layaknya virus penyebaran berita hoaks yang sangat cepat, sekali terlontar keluar maka akan banyak pengikut-pengikut yang melatar belakangi keuntungan bisnis, propaganda, atau memang kebijakan media sendiri, hal ini  erat dengan gaya hidup masyarakat dan tuntutan zaman. Tidak salah, jika masyarakat mengharapkan agar hoaks dapat diberantas, namun pemberantasannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tentulah memerlukan waktu yang lama jika membebankan pihak Kementrian Informasi dan Komunikasi, pergerakan AMSI dan aparat. Apalagi jika tidak dibarengi dengan kecerdasan masyarakat dalam bermedia.

Belakangan ini dapat kita liat kemunculan gerakan masyarakat anti hoaks. Gerakan ini merupakan wujud kesadaran akan pentingnya pemberantasan hoaks, namun gerakan tersebut hanya omong kosong belaka jika masyarakatnya sendiri tidak mampu mengenali, menganalisa dengan cermat pemberitaan media online. Artinya dibutuhkan suatu pemberantasan langsung dari akarnya, sebab pemberantasan melalui pemblokiran, pengaduan, tindakan pidana yang melibatkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hanya berupa pemberantasan jangka pendek, namun setelah gugur akan tumbuh bibit-bibit baru. Maka dari itu,  dibutuhkan anti virus untuk menangkal semua berita hoaks yang masuk, salah satunya adalah pendidikan Literasi digital.

Literasi berasal dari kata literer yang berarti kemampuan seseorang untuk tak sekadar membaca saja, namun juga memahami, menulis, dan mengidentifikasi suatu masalah. Literasi adalah “Kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam banyak format dari berbagai sumber ketika itu disajikan melalui komputer,” ungkap Paul Gilster (2007), salah satu tokoh yang mempopulerkan istilah ini.

Bayangkan saja jika pengguna internet aktif literasi digital, maka seberapa pun berita hoaks yang dikeluarkan media-media tidak bertanggung jawab pastinya tidak akan di terima mentah-mentah oleh masyarakat. Melainkan  lebih waspada dengan melakukan analisis terhadap setiap pemberitaan yang masuk, alhasil produksi berita hoaks beserta penyebarannya akan dapat ditekan. Tidak seperti kebanyakan masyarakat kita saat ini yang berlomba-lomba membagikan berita, sementara si individu sendiri belum membacanya sampai tuntas, konon lagi menganalisis sumber berita dan embel-embel karakteristik berita hoaks.

Maka dari itu, sangat dibutuhkan pemahaman literasi digital bagi masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya mati, pemberitaan online seperti itu tidak akan menimbulkan dampak besar sampai ke tahap merusak, bahkan perlahan-lahan akan menunjukkan perubahan yang lebih baik. Pakar Ilmu Komunikasi dari Universitas Hassanuddin Makassar Syamsudin Aziz MPhil. PhD sendiri menyatakan salah satu upaya antisipasi pemerintah dalam jangka panjang adalah memasukkan wawasan bermedia kedalam kurikulum pendidikan disekolah.

Pemahaman dalam literasi digital tanpa kita sadari juga akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bayangkan jika saja pihak-pihak yang difitnah oleh media tersebut kelak adalah diri kita. Tentunya kita tidak mau kasus Indomaret dan Sari Roti bahkan Bakso Simas terulang untuk kedua kalinya, hanya karena tidak adanya antisipasi dalam menghadapi berita hoaks, sementara keinginan untuk terus eksis tidak terbendung.

Editor             : Shofiatul Husna Lubis