Menimbang Ibu Kota Negara

0
Penulis: Editor LPM Dinamika UIN SU

Oleh: Nurul Liza Nasution

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) kembali menghangat, gagasan pemindahan ini ternyata sudah didiskusikan oleh beberapa presiden Indonesia terlebih dahulu, yaitu sejak keprisidenan Soekarno hingga SBY. SBY juga mendukung gagasan ini untuk membuat pusat politik dan administrasi Indonesia berpindah karena, banyaknya masalah lingkungan, over populasi, dan beban yang ditanggung oleh Jakarta.

Sebelum memutuskan lokasi pemindahan IKN, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menawarkan tiga alternatif kepada Joko Widodo (29-04-2019). Yang pertama, IKN tetap di Jakarta, tetapi daerah Istana Negara dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga.

Kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta, tetapi masih dalam radius 50-70 km dari Jakarta. Dan yang ketiga adalah memindahkan IKN ke luar Pulau Jawa, khususnya mengarah ke kawasan Timur Indonesia. Pada rapat tersebut Joko Widodo memilih alternatif yang ketiga.

Tepat pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi bahwa IKN resmi berpindah ke Kab. Penajam Paser Utara, dan Kab. Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Pemindahan IKN ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Joko Widodo juga menyebutkan pemerintah akan segera membuat Undang-Undang untuk pemindahan IKN untuk disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Pembangunan akan dimulai pada 2020 dan akan berpindah secara bertahap tahun 2024.

Alasan Kalimantan terpilih menjadi tempat pemindahan IKN yang baru adalah kecilnya risiko bencana alam di wilayah ini, lokasi sudah berkembang, infrastuktur yang relatif lengkap.

Setidaknya ada 180 hektar tanah yang sudah dikuasai pemerintah, dan yang terpenting adalah memberi kesempatan untuk daerah yang di luar Pulau Jawa untuk berkembang. Sehingga pemerataan ekonomi antara Pulau Jawa dan daerah luar Pulau Jawa bisa diatasi.

Di sini penulis menyampaikan bahwa, penulis pernah membaca suatu berita yang berisikan pemerintah melalui Kementerian PUPR menyelenggarakan sayembara gagasan desain kawasan IKN tingkat nasional mulai dari Oktober s.d Desember 2019 yang berhadiahkan total Rp5 miliar.

Dengan ketentuan syarat mencerminkan identitas bangsa, menjamin keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi, dan mewujudkan kota yang cerdas, modern, dan berstandar internasional.

Masyarakat mulai ikut gempar dengan pemindahan IKN ini, penulis menangkap kebanyakan masyarakat tidak setuju dengan perihal ini. Masyarakat mengatakan tindakan ini hanya membuang-buang uang negara dan menambahi utang negara.

Sudah pastinya hutan akan ditebangi untuk kepentingan pembangunan dan gedung-gedung, karena kita tahu Kalimantan adalah salah satu paru-parunya dari Indonesia. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang mengatakan Jakarta saja yang diperbaiki pengelolaannya dan penataan struktur serta sistem yang di dalamnya.

Namun, penulis juga menangkap ada sebagian masyarakat yang setuju dengan hal ini. Mereka mengatakan IKN sebaiknya pindah, dikarenakan Pulau Jawa sudah over pupulasi dan sering terjadi bencana alam.

Tak sedikit dari mereka yang mengatakan Indonesia harus memisahkan kota bisnis dengan IKN, karena kebanyakan negara-negara maju melakukan itu, contohnya Amerika. Dan baru saja negara jiran tetangga, Malaysia memindahakan ibu kota negaranya.

Anggaran biaya juga tidak akan terpisahkan dengan pemindahan IKN ini, setidaknya pemindahanan ini akan menyentuh angka Rp466 triliun, dengan tiga skema pembiayaan untuk ibu kota baru yaitu APBN, kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan swasta.

Sebanyak Rp32,7 triliun akan dilontarkan untuk pembangunaan Istana Negara dan bagunan strategis TNI/ Polri akan bersumber dari APBN. Rumah dinas, sarana pendidikan, kesehatan, dan lembaga pemasyarakatan mengeluarkan biaya sebanyak Rp265,1 triliun.

Kawasan pendukung yang terdiri dari jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengelohan limbah, sarana olahraga, dan ruang terbuka hijau akan menyentuh biaya sebanyak Rp160,2 triliun. Dan yang terakhir adalah negara akan menganggarkan pengadaan lahan sebanyak Rp8 triliun.

Setelah IKN bepindah, masyarakat akan menyoroti eksistensi IKN sebelumnya, yaitu Jakarta. Apakah Jakarta akan tetap eksis? Atau eksistensi Jakarta akan berkurang? Apakah over pupulasi yang di Jakarta akan terobati? Apakah Jakarta akan berhenti beroperasi?

Indonesia bukan tidak pernah memindahkan ibu kota negaranya, yang berarti ini bukanlah yang pertama bagi Indonesia. Penulis kembali mengajak pembaca untuk berkilas balik.

Pertama, IKN Indonesia pernah pindah ke Kota Gudek (Yogyakarta) walau hanya beberapa bulan, yaitu pada 4 Januari 1946.

Kedua, pernah pindah ke tanah Sumatera, lebih tepatnya di Bukit Tinggi, yaitu 19 Desember 1948.

Dan kota terakhir adalah Bireun (Aceh) pada 1948, meskipun dalam jangka waktu seminggu. Dan dari itu semua bisa saja jadi sedikit pertimbangan kita bagaimana baik dan buruknya pemindahan ibu kota ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.