Jangan Mau Hakmu Direnggut

0
Foto: www.google.com

Penulis: Rahmanuddin

Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian dari manusia atau lembaga kekuasaan tertentu. Di Indonesia, HAM ini tertuang dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut UU ini, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat Hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Para Ahli HAM menyatakan bahwa perkembangan HAM berawal dari kawasan Eropa. Akan tetapi, sebagian lain mengaatkan bahwa HAM pertama kali mulai berkembang di kawasan Asia Barat Daya atau kawasan negara-negara Arab (Muslim). Hal itu dibuktikan melalui Piagam Madinah yang diterbitkan pada perundingan para Pemimpin di Timur Tengah yang membahas mengenai Hak Asasi setiap manusia beberapa abad yang lalu.

Di Eropa, wacana awal lahirnya HAM yaitu ketika lahirnya piagam HAM, yaitu Piagam Magna Charta. Pada tahun 1215 tepatnya, piagam Magna Charta dikeluarkan karena keadilan yang tidak merata di kawasan Eropa khususnya di Negara Monarki (Kerajaan) Britania Raya. Para Penguasa pemerintahan (raja) membuat peraturan yang mana peraturan tersebut hanya diperuntukkan kepada rakyat jelata, orang miskin, pelayan kerajaan, pemulung, warga biasa dan pendatang. Peraturan itu tidak dikenakan bagi pejabat, penguasa kerajaan, dan para Petinggi kerajaan.

Sejak lahirnya piagam Magna Charta ini para penguasa atau raja yang melanggar peraturan dituntut untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya di hadapan hukum yang seadil-adilnya. Dari itu, piagam ini membuat para ahli HAM mengeluarkan pendapatnya. J.J Rousseau (teori Kontrak sosial) dan John Locke (teori hukum kodrati) contohnya.

Teori kontrak sosial merupakan teori yang menyatakan bahwa hubungan antara penguasa (raja) dan rakyat didasari oleh sebuah kontak yang ketentuan-ketentuannya mengikat kedua belah pihak.

Teori hukum kodrari (Jhon Locke) adalah teori yang menyatakan bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat, hak-hak dasar manusia adalah hak yang tidak dapat dilanggar atau direnggut oleh negara dan tidak diserahkan kepada negara. Artinya, setiap hak dasar manusia tidak boleh direnggut atau dicampurtangani oleh negara.

Khususnya Indonesia, negara yang dengan konsisten berdemokrasi sejak dahulu kala dimulai dari Presiden Ir. Soekarno, Soeharto, Ir. B.J. Habibie, K.H Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan sekarang sedang berjalan Presiden ke-6 Ir. Joko Widodo sebagai presiden ke-7 masalah kemanusiaan masih menjadi masalah utama di negara kita.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menegaskan Negara Melindungi Kaum Miskin, Pemulung, Pengamen jalanan, pengangguran dan orang gila pun dikritisi oleh banyak kalangan khususnya para Cendekiawan. Jika dilindungi, berarti negara memberikan kebebasan dan membiarkan orang miskin, orang gila, pemulung, pengamen, dan pengangguran yang tidak memiliki rumah tetap hidup seperti yang sebelumnya. Hanya melindungi! Bukan menghabisi jumlah warga miskin dan yang setara dengannya.

Di dunia Pendidikan atau Akademis, penindasan hak, ketidaksediaan layanan memadai, KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme) di lingkungan kampus, adanya pengecualian, dan yang setara dengannya masih merajalela. Padahal, jika dihitung-hitung selayaknya dari Uang Kuliah yang dibayar oleh masing-masing mahasiswa kepada setiap kampus harusnya dapat memberikan pembayaran berupa kelayakan fasilitas kampus, layanan kampus untuk semua mahasiswa bukan segelintir orang yang memiliki kepentingan dan hubungan dekat dengan para petinggi kampus.

Mahasiswa pun jika ingin memperoleh haknya harus peka dan berani menuntut apa yang mesti ia dapat dari uang kuliah yang telah ia bayarkan. Apalagi jika dikaitkan dengan UU HAM dari DUHAM yang melahirkan kesepakatan bersama soal 20 poin hak dasar setiap manusia di muka bumi. Pada bunyi ke- 18 dan 19 yang berbunyi, Hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat dan Hak untuk berhimpun dan berserikat. Itu adalah pedoman berkehidupan berkebangsaan dan kebebasan dalam berpikir, berserikat dan menyampaikan pendapat. Jadilah warga negara atau mahasiswa yang peka dan berani dalam bertindak.

Jika kepuasan yang harusnya diberikan belum ditunaikan, maka sampaikan sewajarnya sesuai dengan peraturan asal jangan menggangu kepentingan umum. Jangan mau Hakmu direnggut oleh orang lain, kelompok, instansi, perusahaan, atau bahkan negara. Negara ini besar bukan karena keperkasaan para penguasa. Perbedaanlah yang telah mengantarkan negara kebanggaan kita menjadi negara yang disegani oleh negara lain karena tegaknya hukum dan Hak Asasi Manusia yang berjalan sesuai alur dari nenek moyang dulu. Ingat, jangan mau Hakmu direnggut!.

Editor             : Aminata Zahriata

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.