Gonta-Ganti Sistem Ujian Nasional

0
Penulis adalah Pemimpin Redaksi LPM Dinamika UIN SU

Oleh: Syafrita

Tercatat, Indonesia telah melaksanakan berbagai sistem ujian akhir bagi siswa sejak masa kemerdekaan. Namun, untuk ujian akhir yang bersifat nasional baru dimulai pertama kali pada 1950 dengan nama ujian penghabisan. Hingga berulang kali mengalami pergantian nama, sampai pada 2003 dinamakan ujian nasional (UN). Penyelenggaraan UN ini dimaksudkan untuk penentuan kelulusan, pemetaan mutu pendidikan secara nasional serta sebagai seleksi menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Berganti menteri berganti pula kebijakan yang ditawarkan. Sejak dipilihnya Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan masa pengabdian Presiden Jokowi, publik pun menantikan kiranya kebijakan apa saja yang akan dikeluarkan oleh Nadiem yang dikenal sebagai menteri paling muda ini. Kebijakan baru tersebut ialah “Merdeka Belajar”. Dengan salah satu isinya akan mengubah UN tahun 2021 menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang terdiri dari kemampuan penalaran menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.

Menurut Nadiem, kebijakan tersebut juga mengacu pada praktik baik dari level internasional seperti Programme for International Student Assessment (PISA) – mengacu pada penilaian tingkat dunia yang diselenggarakan tiga tahunan untuk menguji performa akademis anak-anak sekolah yang berusia 15 tahun, dan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) – mengacu pada penilaian internasional terhadap pengetahuan Matematika dan Sains dari para pelajar di berbagai belahan dunia.

Namun, kebijakan ini tentu membawa pengaruh besar bagi kalangan pelaku pendidikan, khususnya bagi guru dan siswa yang akan secara langsung mengalami dampak dari kebijakan tersebut. Pola belajar siswa tidak lagi seperti biasanya. Akan ada beberapa perubahan dalam proses pembelajaran khususnya pada jenjang kelas 4, 8, dan 11. Bahkan untuk guru pun diberikan arahan agar bebas memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang kini hanya terdiri dari tiga komponen inti yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran serta asesmen.

Lalu, apakah dengan gonta-ganti sistem ujian nasional yang kini tidak lagi menjadi dasar penentu kelulusan dapat meningkatkan mutu pendidikan seperti yang diharapkan? Tentu semuanya butuh proses yang panjang. Tidak secara instan. Pemerataan akses pendidikan serta kualitas pendidikan juga harus diiringi dengan inisitif pemerintah daerah, tokoh masyarakat maupun para pelaku pendidikan itu sendiri agar dapat melakukan redistribusi guru ke sekolah yang masih kekurangan guru atau bahkan sampai ke pelosok tanah air.

Pada dasarnya, pemerataan pendidikan inilah yang harus terlebih dahulu ditata secara baik. Agar tidak ada kesenjangan dalam pendidikan meskipun sistemnya telah diubah. Karena hal ini telah menjadi persoalan dari hulu hingga hilir yang belum juga terselesaikan. Apalagi dengan kalimat pidato yang disampaikan oleh Nadiem pada peringatan Hari Guru Nasional 2019 yang berisi, “Semuanya berawal dan berakhir dari guru”. Hal ini juga menjadi pemantik semangat bagi para guru agar terus menjadi penggerak dalam melakukan perubahan kecil agar kapal besar bernama Indonesia siap berlayar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.