Ilustrasi : Afifah Lania

Banyak cara dilakukan mahasiswa untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Khususnya saat aktif berkuliah, keikutsertaan dalam berbagai wadah adalah cara yang bisa menambah wawasan dan bisa saja mengubah pola pikir. Banyaknya Unit Kegiatan Khusus (UKK) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) serta organisasi-organisasi diluar kendali Kampus, khususnya Organisasi Politik Luar Kampus menjanjikan banyak hal yang dapat menambah ranah kritis para kadernya. Bahkan, untuk mempertajam ranah kritis serta politis mahasiswa, beberapa lembaga dan organisasi politik berkolaborasi demi tujuan mereka.

Cipayung Plus UIN Sumatera Utara merupakan gabungan dari beberapa Organisasi Ekstra yang menuntut pihak Rektor agar memberikan kebebasan dalam hal menyampaikan aspirasi. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa MuAH, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Eksistensi Lembaga dan Organisasi di Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia sekarang sedang dilarang melangkah di seluruh PTN dengan alasan yang masuk akal dari Kementrian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemen Ristek dan Dikti) yaitu dengan adanya peraturan baru pada keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nasional Republik Indonesia Nomor : 26/DIKTI/KEP/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus Atau Partai Politik Dalam Kehidupan di Kampus. Peraturan tersebut memutuskan akses bagi mahasiswa yang berkecimpung di Organisasi Luar Kampus untuk berkegiatan di kampus Negeri. Tujuannya adalah untuk mengurangi ranah kritis mahasiswa di Indonesia.

Jika menilik di UIN SU, peraturan ini ditolak keras oleh Mahasiswa yang aktif di organisasi luar kampus. Wakil Rektor III sempat mengeluarkan peraturan tentang pembatasan serta pelarangan berkegiatan bagi organisasi luar kampus di UIN SU, melalui selebaran peraturan, banyak mahasiswa yang mangamuk di depan Birokrat dan di pintu gerbang kampus menuntut kebijakan Birokrasi tersebut segera dicabut.

Nasi memang sudah menjadi bubur, bumbu-bumbu penyedap telah serasi menambah rasa dan kenikmatan bagi para peracik dan penikmat santapan tersebut. Namun, tungku malah tak hentinya membara dan berkobar meski telah dihidang dan terlanjut tersantap. Penjelasan diatas merupakan gambaran dari Peraturan Birokrasi yang telah mantap dikeluarkan, namun disana-sini terjadi penolakan yang berujung pada asap hitam di depan Kantor Birokrat dan Gerbang kampus. Yah, Cipayung Plus adalah pelaku pembakaran ban dan pencipta asap-asap hitam yang jika diperhatikan dari Jalan terlihat kubangan asap di depan Kantor Biro Rektorat. Namun, siapa itu Cipayung Plus dan siapa saja didalamnya, lantas ini menjadi pertanyaan besar mahasiswa UIN SU.

Awal Mula Terbentuknya Cipayung Plus UIN SU

Setelah Tim Reportase Dinamika menanyakan lebih dalam kepada beberapa anggota organisasi ekstra yang tergabung dalam Cipayung Plus UIN SU, mereka menjelaskan secara detail kapan terbentunya Cipayung Plus di UIN SU khususnya. Cipayung Plus UIN SU baru dibentuk satu minggu sebelum terjadinya aksi untuk menuntut kebijakan yang dibuat oleh WR III UIN SU.

Nazli Rustian, salah seorang anggota PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) FITK mengatakan bahwa awal berdiri Cipayung pada tahun 1998. Cipayung terbentuk karena adanya keinginan mahasiswa untuk reformasi, “Cipayung ini awal berdirinya itu pada waktu gerakan Pada tahun 1998, disitu ada keinginan mahasiswa untuk reformasi. Jadi, mempersatukan visi dan misi mahasiswa saat itu dan terbentuklah Cipayung Plus ini,” Ungkapnya.

Mewakili IMM yang enggan membeitakan namanya menjelaskan cetusan pembentukan Cipayung Plus di UIN SU, Cipayung terbentuk sekitar satu minggu sebelum aksi menuntut kebijakan yang dikeluarkan oleh Wakil Rektor III yang melarang Organisasi Ekstra untuk menyampaikan orasi, “di UIN SU Cipayung Plus berdiri kurang lebih satu minggu sebelum melakukan demo besar-besaran di Lapangan Biro UIN SU. Pada awalnya hanya bernama “cipayung” karena berbasis Nasional, dan ditambah “Plus” saat 5 organisasi ekstra UIN SU ikut bergabung didalamnya,” Jelasnya.

Ikhwal keberadaannya, Cipayung Plus telah eksis sejak lama. Akmalul Ikhsan Nst, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Anggota HMI FUSI mengakui Cipayung polisi pernah menolak keberadaannya, “Kalau tingkat UIN SU sebenarnya sudah lama tapi kalau tidak salah mulai tertulis setelah kami aksi. Karena setelah kami aksi pada hari ke 2 itu, kami kan memasukkan surat, jadi polisi tidak menerima kalau tidak dibawah naungan cipayung plus sumut,” Ungkitnya sebelum adanya pengakuan dari Pihak Kepolisian.

Pihak Rektor Tidak Mengetahui Cipayung Plus UIN SU

Menyinggung persoalan organisasi ekstra yang bergabung dalam Cipayung Plus UIN SU, Wakil Rektor III UIN SU, Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.A menjelaskan tentang eksistensi mereka di UIN SU kedudukan Cipayung Plus belum sepenuhnya diketahui oleh Birokrat bahkan awal terbentuknya pun masih dalam tanda tanya, “saya pribadi tidak tahu tentang cipayung plus ini, kapan mereka dibentuk dan apa sebenarnya tujuan mereka itu juga masih menjadi tanda tanya saya.” Senggolnya kepada Cipayung Plus.

Ia juga mengatakan Pihak Rektorat tidak memperkenankan demo, namun jika perkara kegiatan yang dilakukan oleh Organisai Ekstra adalah legal maka tidak ada larangan, “Yang harus dipahami sebenarnya yang Pak Rektor tidak memperkenankan itu demonya. Tapi kalau perkara kegiatan mereka yang legal, yang sesuai prosedur, itu tidak ada disitu yang dilarang ataupun yang tidak diperbolehkan. Demo itu kan seharusnya saluran aspirasi, tapi itu mampet, tertutup dan tidak bisa dilaksanakan, kalau kita disini semua kan sudah bisa disalurkan melalui organisasi yang ada didalam intra kampus. Apalagi kita sudah memiliki DEMA dan SEMA. Jadi untuk kedepannya kalau sifatnya aspirasi untuk perbaikan didalam kampus melalui organisasi yang resmi saja,” paparnya.

Lebih dalam lagi, Ia mengelompokkan legalisasi organisasi di UIN SU. “Kalau yang legal di UIN SU itu ya organisasi intra kalau yang ekstra berarti di luar, kalau yang di luar sudah pasti ilegal. Yang diurusi oleh pimpinan kampus ini yang berkaitan urusannya di dalam kampus. Kalau untuk yang ilegal berorasi disini ya ini bukan wilayahnya.” Pesan ketegasan Birokrasi.

Untuk peraturan mengenai penolakan, beliau menjelaskan untuk saat ini belum ada, “mungkin akan ada penolakan, tapi untuk saat ini hanya ada pembatalan, selagi belum ada UU baru, maka digunakan UU yang sudah ada sebelumnya. Untuk kelanjutannya, kasus ini diserahkan kepada Kepala Komisi Disiplin, tetapi Komdis masih dalam proses pembentukan. Jika sudah terbentuk maka kasus ini akan segera diserahkan pada mereka agar ditangani dan Rektor bisa memberi sanksi.” Liriknya terhadap tindakan tegas yang kemungkinan akan diterapkan.

Tujuan Terbentuknya Cipayung Plus UIN SU

Dalam rekaman wawancara Tim Investigasi dengan kader IMM terahasia, membuktikan tujuan pembentukan organisasi dalam organisasi ini yakni soal kesamaan,  “tujuannya karena rasa persamaan dari ke-5 organisasi ekstra yang terkena dampak dari kebijakan WR III tersebut yaitu dilarangnya organisasi ekstra untuk beraspirasi. Jadi, dengan bersatunya 5 organisasi ekstra khususnya organisasi dakwah, agar menjadi kuat supaya kita bisa melakukan aksi untuk menuntut kebijakan WR III. Jika kami tidak menjerit, maka kami akan dibuat bungkam terus,” Jelasnya

Ikhsan memberi jawaban yang hampir serupa, namun dengan redaksi bahasa yang berbeda, yakni tujuan dibentuknya Cipayung Plus adalah agar hak-hak yang telah dirampas dikembalikan seperti semula. “Tujuan terbentuknya yang jelas kami patokannya saat demo itu untuk organisasi esktra, kami mau mengembalikan hak-hak yang telah dirampas. Yang jelas menurut pendapat saya, itu bukan hak kuasa Rektor. Makanya kami bersatu saat itu,” katanya.

Tanggapan Cipayung Plus UIN SU Atas Larangan Beraspirasi

Peraturan telah matang dipublikasikan ke mahasiswa, dengan berbagai alasan yang tidak dapat terjelaskan pada tulisan ini, tentu wajar bilamana mahasiswa-mahasiswa yang menjadi sasaran peraturan tersebut angkat bicara dan memberikan tanggapan dan masukannya terhadap Birokrat. “Sebenarnya memang kebebasan beraspirasi itu kalau di Indonesia sendiri dijamin oleh UU, tapi kalau di kampus  sendiri kan berbeda. Peraturannya itu juga sebenarnya sudah lama memang tidak boleh organisasi ekstra menyampaikan aspirasi di dalam kampus bukan untuk berkegiatan tapi untuk menyampaikan langsung dan mengatas namakan organisasi ekstra,” sampainya tidak memberikan komentar pedas.

Setelah memberi tanggapan seremonial atas larangan berorasi bagi mahasiswa organisasi ekstra di kampus, lebih lanjut ia memberi komentar pedas pada peraturan tersebut meski telah resmi diedarkan. “Kami punya program masing-masing. Kami kan perlunya aksi damai, namun damai kami itu dicoreng pihak Biro karena tidak merealisasikannya. Tidak ada mereka yang berani muncul untuk menyampaikan statement. 2 hari kami aksi, hasilnya nol besar. Aksi yang pertama peringatan saja nya, kalau aksi yang ke 2 kami berharap ada statement dari pihak rektor, tapi tidak ada. Alasan mereka mengumpulkan Dekan-Dekan dan wakil Dekan. Kalau dari awal mereka bilang WR 3 lagi keluar, kan enak. Ini kami dibohongi, salah satu faktor yang membuat mereka besar adalah organisasi ekstra, dan mereka lupa sama rumah sendiri.” Jelasnya.

Ketidakjelasan Peraturan & Provokator Kerusuhan

Ketua KAMMI Merah Saga, Hasan Basri memberi pandangannya perihal kondisi dunia kampus dan aksi demonstrasi beberapa waktu lalu. “Karena kan kita ketahui bahwa kampus adalah miniatur Negara, makanya ketika ada hal-hal yang seharusnya mahasiswa itu mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi, jadi terbelenggu dan tidak bebas lagi, dan kemudian itu yang kita ambil poinnya sehingga aksi tersebut terjadi,” terusnya pada kebijakan yang lalu.

Peraturan Dikeluarkan, Bagaimana dengan Eksistensinya saat ini?

Nazli, mewakili PMII, masih beraktivitas di UIN SU, “Cipayung Plus sejauh ini organisasi ekstranya berjalan sendiri-sendiri beserta dengan kader nya. Namun ketika ada peraturan dari pemerintah yang memang tidak sesuai dan menekan rakyat, saat itulah mereka berbung kembali. Seperti tahun lalu, 20 oktober 2017, 3 tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, Cipayung plus bergabung. Kala BBM naik, Cipayung Plus juga hadir karena Cipayung hadir untuk mengawal kebijakan.” Terangnya.

Kejadian demonstrasi atau dalam kata lain adalah orasi pada Maret 2018 lalu merupakan serangkaian cara mereka dalam menunjukkan jati diri mereka dalam Perguruan Tinggi tempat mereka menimba ilmu. Aksi demonstrasi yang berakhir dengan pembakaran ban, keributan dengan Satpam, dorong-dorongan dan sempat mereka juga menutup akses masuk ke UIN SU di gerbang kampus II. Lantas wajar saja bila mahasiswa umum (yang bukan kader organisasi ekstra) berpandangan negatif.

Soal kejadian yang telah distruktur tersebut, Nazli memverifikasi kegiatan Cipayung Plus bukan hanya sekadar Demonstrasi atau pelaku kerusuhan terhadap penuntutan denda UKT bagi mahasiswa yang telat membayar, tuntutan pengecetan ulang gedung kuliah FSH, namun juga melalui pendekatan dialog.

“Cipayung plus ini agendanya sebenarnya bukan hanya sekedar mengkritisi atau demo atau bakar ban dan sebagainya. Tapi ada jalan alternatif itu dengan cara dialog. Kita kemarin sebenarnya ada mis komunikasi dengan kawan Cipayung Plus yang lain tentang bagaimana mekanisme untuk penyampaiannya, tapi karena memang sebagian dari kawan-kawan cipayung plus sudah sepakat untuk turun, maka kita juga siap untuk sama-sama mengambil langkah itu,” tuturnya. Timbul pertanyaan baru, lantas sudah kelar apa belum. Kader IMM mengaku permasalahan ini belum kelar. “Kalau dibilang sudah selesai, ya belum selesai lah.” Katanya. Namun berbeda dengan Nazli, ia menganggap persoalan ini telah kelar karena WR III telah mengklarifikasi. “Pak Rektor telah mengklarifikasi. Berarti tidak boleh beraspirasi kalau tidak melalui organisasi intra kampus,” katanya.

Koordinator liputan : Tiurmaida Silaen

Reporter                  : Devi Junita Sari, Siska Ramayani Damanik, Deni Gusti

                                   Kurniawan, Iin Prasetyo, dan Rizki Ramadhan

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry