Ilustrasi : Afifah Lania

Sejak tanggal 16 Januari 2018, UIN SU secara resmi membuka pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) bagi mahasiswa semester genap 2018-2019. Hal ini diberitahukan melalui beberapa spanduk dan surat edaran yang sudah disebar disetiap fakultas. Meski pembukaan pembayaran UKT tersebut terbilangkan cepat, mengingat seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara baru saja menyelesaikan ujian akhir semester ganjil 2017/2018.

Selama satu bulan masa pembayaran UKT bagi  mahasiswa yaitu dimulai pada tanggal 16 Januari – 16 Februari 2018, namun masih ditemukannya beberapa mahasiswa yang belum membayar UKT dan SPP tersimpul dari data akurasi Birokrat dari hasil dari rekapitulasi pada Jumat lalu (19/2), dari keseluruhan jumlah mahasiswa UIN SU yaitu 18.759 hanya 16.354 orang yang membayar, itu berarti ada 2.405 mahasiswa UIN SU yang belum membayar untuk periode perpanjangan pembayaran UKT dan SPP. Berkisar 87% mahasiswa sudah melakukan pembayaran, sedangkan 23% lagi belum membayar. Maka atas pertimbangan itulah, akhirnya pihak birokrasi UIN SU melakukan masa perpanjangan pembayaran UKT.

Pernyataan diatas dikemukakan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sardinan Batubara S.Ag saat dimintai keterangan terkait masa perpanjangan batas pembayaran UKT. Dibukanya masa perpanjangan UKT selama 10 hari dimulai dari tanggal 20 – 28 Februari 2018 mendatangkan angin segar bagi mahasiswa UIN SU yang belum membayar, kendati demikian hal ini justru menuai kontroversi di kalangan mahasiswa.

Fakta bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak birokrat kepada mahasiswa tentang pemberlakuan denda sebesar 10% bagi yang terlambat membayar UKT menuai beragam pertanyaan. Seorang mahasiswa dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Wahyu Rizki Parmanda mengatakan bahwa kurangnya sosialisasi terkait perpanjangan pembayaran UKT dan SPP dikenakan denda sebesar 10 %. “Sebenarnya kalau denda itu gak ada sosialisasinya dan kebijakan itu memberatkan mahasiswa, karena ini beda dari biasanya, waktu sebelumnya gak ada denda, kenapa ini ada denda. Mungkin pihak kampus membuat kebijakan ini ingin meningkatkan mutu kampusnya sendiri, dan ingin disiplin”, ungkapnya.

Diantaranya seperti yang dikemukakan seorang mahasiswa FDK bahwa pemberlakuan itu memang dianggap sebagai sanksi, namun untuk besaran nominal denda yang ditawarkan agaknya perlu menjadi pertimbangan kembali. “Sebenarnya prinsip saya tetap gak setuju dan kalau misalnya besarannya, ya pastilah keberatan. Contoh misalnya ada UKT nya 6 juta, dia harus bayar 600 ribu lagi gara-gara telat bayar.”  Tambah Rizki sambil berbincang dengan koleganya.

Mahasiswa UIN SU terdiri dari bermacam latarbelakang ekonomi keluarga, mulai dari orangtuanya yang berpenghasilan tinggi, hingga menengah ke bawah, yang menjadi pertanyaan pada kasus ini adalah setarakah kebijakan ini terhadap mahasiswa, apalagi untuk mahasiswa yang berasal dari latarbelakang kalangan ekonomi bawah.

Menjawab pertanyaan ini, Syahman Kepala Satuan Pengawas Internal yang bermarkas di lantai 2 Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) ketika diwawancarai menjelang adzan Jum’at menggema bersama 2 orang Reporter Dinamika. “Karena sebagai satuan kerja Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, rektor itu mempunyai wewenang untuk mencari meningkatkan penghasilan, disamping itu juga berhak untuk menertibkan dan menggerakan disiplin.” Terangnya mengarah ke mahasiswa.

Lagi, ketika dimintai klarifikasi tentang denda UKT, Sardinan Batubara menyatakan bahwa meski belum keluar Peraturan Menteri Keuangan (PMK), tarif denda tersebut sudah bisa diberlakukan karena telah dikonsultasikan kepada Satuan Pengawas Internal (SPI). “Dasar dari denda tersebut merupakan usulan yang ditujukan kepada Kemenkeu karena, semua perguruan tinggi dapat mengajukan tarif denda UKT. Kemenkeu tinggal melegalkan saja, dan kita sedang menunggu legalisasi,” jelas Sardinan.

Menyangkut konsultasi dengan Satuan Pengawas Internal (SPI), reporter LPM Dinamika berusaha mengklarifikasi kembali terkait pernyataan yang sempat terlontarkan oleh Kabag Perencanaan dan Keuangan pada (20/2). Pernyataan tersebut sempat menyulut Asosiasi Mahasiswa Islam (AMI) pada (26/2) untuk mempertanyakan pengalokasian dana serta legalitas SK dari Kemenkeu. Dalam aksi tersebut Rektor UINSU, Prof. Dr. Saidurrahman menyatakan berdasarkan rapat pimpinan, telah memutuskan musyawarah mufakat bahwa ada perpanjangan pembayaran UKT dengan catatan denda 10% mengikut aturan menteri keuangan, untuk perpanjangan UKT semester depan diputuskan tidak akan ada lagi.

Terkait dana denda, Saidurrahman menambahkan bahwa, “Semua pendapatan ada di Badan Layanan Umum (BLU), untuk dana yang masuk tidak akan dikembalikan kepada mahasiswa dan keputusan denda tidak akan dimundurkan. Pemberlakuan denda semata-mata dituju untuk mendidik (takdi) agar kita jangan terlambat,” pungkasnya.

Solidaritas Mahasiswa UIN SU mengelar aksi demo di depan kantor biro UIN SU dengan mempertanyakan penetapkan kebijakan tersebut, Selasa (27/2). Salah satu anggota solidaritas mahasiswa UIN SU, Rizki Ananda menuturkan bahwa aksi damai tersebut tidak dalam tendensi apapun. “Banyaknya mahasiswa yang melapor kepada kami soal denda UKT tanpa adanya sosialisasi membuat kami hadir dalam aksi ini,” jelasnya.

Dari hasil mediasi yang dilakukan, Rektor UIN SU Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag menjawab beberapa pertanyaan mahasiswa. Diantaranya adalah alokasi dana denda UKT 10% masuk ke kas negara dan mahasiswa kurang mampu dapat melapor ke pihak Kepala Program Studi (Kaprodi). “Denda ini masuk ke kas negara dan diberlakukannya denda ini agar mahasiswa tidak main-main terhadap peraturan,” senggolnya di depan kerumunan mahasiswa berdemo di depan Biro kamis (15/3).

Beredar informasi di telinga mahasiswa soal sosialisasi yang minim dari Birokrat, Saidurrahman mengamini perihal kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada mahasiswa mengenai pemberlakuan denda UKT 10% terlambat dari jadwal Rektor. “Saya sebagai pembina telah mensosialisasikan itu. Bahwa sosialisasinya terlambat ya itu kita akui,” tutupnya.

Maka Jumat, (16/3) Kepala SPI, Drs. Mhd Syahman Sitompul, S.E Ak, M.Si memberikan keterangan terkait dengan peraturan menteri keuangan mengenai pemberlakuan denda 10% bagi mahasiswa yang terlambat membayar. “Denda itu sudah sesuai aturan karena UIN SU sebagai PKBLU (Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum), rektor sebagai enterpreneur, jadi cukup memberitahukan kepada menteri keuangan untuk mendapatkan persetujuan bukan untuk menerbitkan SK.” Jelasnya dalam potongan rekaman wawancara.

Lebih detail, Syahman menambahkan perihal kesucian UU yang menjadi rujukan penetapan kebijakan Birokrat. “Dalam peraturan pemerintah No 23 Tahun 2005, setiap satuan kerja yang berstatus PKBLU mempunyai hak otonom, jadi rektor bertindak sebagai seorang enterpreneur, karena ia berhak memberikan imbal jasa sesuai kemampuan yang ada padanya. Imbal jasa berarti, jumlah keuangan yang mampu untuk membiayai tentang pemberian itu. Karena sebagai satker PKBLU, rektor itu mempunyai wewenang untuk mencari meningkatkan penghasilan, disamping itu juga berhak untuk menertibkan dan menggerakan disiplin,” Tambahnya pada waktu berjalan.

Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala SPI UIN SU saat ditanyai mengenai dasar hukum dari pemberlakuan denda 10%. Jadi istilahnya bahwa satuan kerja pemerintah yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat didorong untuk menjadi BLU. Lebih jelasnya lagi Syahman Sitompul menambahkan, “Karena dia sebagai PKBLU, dia cukup memberitahukan dia akan mengambil kebijakan seperti ini karena dalam rangka penertiban, hanya memberitahukan saja otomatis dia tinggal menyetujui tidak harus ada SK, sudah legal karena ia sakter BLU. Sakter BLU diatur turunan UU No 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang khusus mengatur PKBLU”.

Sehubungan dengan alokasi dana dari denda UKT, Sardinan juga menambahkan bahwa dana tersebut akan kembali seluruhnya ke kas negara. “Pendapatan denda ini seluruhnya akan dimasukkan ke kas negara, tidak sepersen pun masuk ke kas bendahara,” tuturnya saat ditemui di ruangannya, Selasa (20/2). Pada kesempatan yang sama di hari yang berbeda Kepala SPI juga menuturkan, “Pokoknya uang itu masuk mau dikemanakan, kan tidak boleh keluar uang lagi berdasarkan yang sudah dialokasikan. Misal Jika sudah dialokasikan ke dalam bansos, maka masuk kedalam bansos, tapi bila sudah ada disitu tidak bisa dikeluari, nanti dia jadi surplus”.

Tak selesai sampai disitu, kebingungan baru muncul di mahasiswa. Pasalnya terhitung beberapa hari sejak diberlakukannya denda UKT sebesar 10% timbul permasalahan mengenai denda heregistrasi pada beberapa akun portal mahasiswa, denda tersebut tidak hanya dikenakan bagi mahasiswa yang telat membayar UKT namun juga bagi mahasiswa yang telah membayar, Jumat (23/2). Kebingungan ini diakui oleh Ramadhani Harahap, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester VI yang telah membayar UKT. Beliau mengaku kecewa dengan sistem yang mengatur hal tersebut. “Sangat kecewa dengan sistem yang mengatur itu, semestinya para operator menginformasikan lebih awal. Supaya tidak membuat mahasiswa panik,” ungkapnya.

Beredarnya pesan via WhatsApp mengatasnamakan pihak birokrasi UIN SU berisi perihal kronologi permasalahan terkait denda heregistrasi. Adanya kendala dalam mekanisme aplikasi pembayaran yang secara default tidak menyediakan fitur denda maka PUSTIPADA dan Keuangan berfikir keras agar ini dapat terlaksana hanya dalam 3 hari. Akhirnya diputuskan dengan membuat dua tagihan terpisah. Kesimpulan dari isi pesan tersebut adalah ‘Jangan khawatir  (terkait piutang denda bagi mahasiswa yang sudah lunas), karena setelah periode perpanjangan pembayaran ini selesai piutang itu akan dihapus. Sifat tagihannya temporer’.

Mengklarifikasi isi pesan tersebut, berhubung Kepala Pustipada Dr. M. Ridwan, M.Ag sedang melaksanakan dinas ke luar kota. Pihak Pustipada yang diwakilkan oleh Ibnu Rusydi selaku pegawai membenarkan adanya pengiriman pesan tersebut. “Benar itu adalah pesan yang berasal dari Pustipada dan isinya memang benar. Pesan itu dibuat karena adanya permasalahan tentang heregistrasi bagi mahasiswa yang telah membayar UKT”, tuturnya saat dimintai keterangan oleh LPM Dinamika.

Dari pemberlakuan denda UKT 10% mengajarkan mahasiswa untuk lebih disiplin akan peraturan yang telah ditetapkan. Riba merupakan tambahan yang diambil dalam suatu transaksi tanpa adanya suatu pengganti (‘iwadh) yang dibenarkan syariat atas penambahan tersebut. Dengan jelas Drs. Abu Bakar Adanan Siregar, M.A menyatakan bahwa “Denda itu hukuman, dan hukuman tidak tergantung riba. Kalau kita dihukum supaya baik, itu tidak termasuk riba. Sanksi yang 10 % itu masih berlipat-lipat jadi tidak tergolong riba. Kalau itu untuk kemaslahatan umat,”. Diselingi cerminan islam soal konsep riba’, panggilan akrab Imam Besar itu menyebut sanksi berupa denda tersebut sebagai bentuk kedisiplinan kampus terhadap mahasiswa.

UIN Sumatera Utara merupakan lembaga pendidikan yang terus berupaya memantapkan kualitas perguruan tinggi nya melalui upaya Internasionalisasi, digitalisasi sistem dan peningkatan akreditasi kampus. Diakhir sesi wawancara, Syahman menggelitiki Kami soal pedang yang sedang diasah untuk menjadikan UIN SU menjadi Kampus yang bertaraf World Class University, tapi ini bukan asal cas-cis-cus semata.

Koordinator Liputan : Syafrita

Reporter                   : Anisa Rizwani, Audry Uyuni, dan Ayu Wulandari Hasibuan

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry